Matakanan.com - Seperti tradisi tahunan yang tak lekang oleh waktu, Gerakan Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (GAMRUD) kembali menggelar acara buka puasa bersama di Pujasega Resto, Garut, Minggu, (23/3/2025).
Bukan sekadar ajang makan gratis, acara ini menjadi panggung bagi aktivis untuk melontarkan gagasan besar mereka tentang pembangunan Kabupaten Garut yang lebih "inklusif dan berkeadilan"—sebuah konsep yang selalu menarik di atas kertas, tetapi sering kali lenyap dalam kenyataan.
Acara ini diwarnai dengan deklarasi "SEPULTURA" (Sepuluh Tuntutan Rakyat), sebuah daftar panjang tuntutan yang jika diimplementasikan dengan sempurna, bisa membuat Garut setara dengan negara-negara Skandinavia. Atau Singapura.
Namun, dengan realitas birokrasi dan kebijakan yang sering kali lebih lamban dari antrean sembako gratis, pertanyaannya adalah: seberapa realistis tuntutan ini?
Tuntutan Setinggi Langit, Kenyataan Tetap di Bumi
Ateng Sujana, aktivis reformasi 98 yang dulu pernah menjadi Danlap saat kejatuhan Soeharto, tampil berapi-api mengingatkan pentingnya suara rakyat. "Kami tidak membawa kepentingan kelompok tertentu," ujarnya dengan nada serius. Tentu saja, pernyataan ini bisa diterjemahkan dengan berbagai cara, tergantung siapa yang mendengar.
Sekretaris GAMRUD, Achmad Sugianto, kemudian membacakan sepuluh tuntutan utama yang mereka anggap sebagai solusi bagi berbagai permasalahan di Garut:
1. Jaminan Kesehatan untuk Rakyat – Layanan kesehatan berkualitas dan gratis untuk seluruh rakyat. Masalahnya, anggaran kesehatan sering kali lebih banyak terserap untuk biaya administrasi ketimbang layanan pasien.
2. Jaminan Ketenagakerjaan – Lapangan kerja layak dengan perlindungan hak pekerja. Dengan maraknya outsourcing dan kebijakan kontrak seumur hidup, apakah ini bukan sekadar ilusi?
3. Pendidikan Gratis dan Merata – Pendidikan yang layak bagi semua tanpa diskriminasi ekonomi. Padahal, realitasnya, seragam dan buku saja masih jadi beban berat bagi banyak orang tua murid.
4. Modal dan Pelatihan UMKM – Akses permodalan yang mudah dan terjangkau. Tapi kalau masih harus mengurus izin usaha yang rumit dan bunga pinjaman mencekik, apakah ini bukan sekadar janji manis?
5. Tanah dan Modal untuk Petani – Distribusi lahan yang adil dan akses modal bagi petani. Dengan semakin banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan elite, apakah masih ada tanah tersisa untuk petani?
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup – Perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Namun, jika tiap hujan deras Garut masih kebanjiran, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab?
7. Reformasi Birokrasi – Pelayanan publik yang cepat, profesional, dan bersih dari korupsi. Ini mungkin tuntutan yang paling utopis, mengingat budaya administrasi yang sering kali lebih lama dari pembangunan candi.
8. Jaminan Perumahan untuk Warga Miskin – Penyediaan rumah layak dan terjangkau. Tetapi, dengan harga tanah yang melambung dan pembangunan hunian yang lebih banyak menyasar kelas menengah ke atas, di mana letak keadilannya?
9. Subsidi Beasiswa dan Peningkatan IPM – Dukungan pendidikan tinggi bagi mahasiswa miskin. Namun, jika beasiswa lebih sering jatuh ke tangan "anak pejabat," bagaimana nasib mereka yang benar-benar membutuhkan?
10. Perlindungan Perempuan dan Anak – Jaminan hak-hak perempuan dan anak serta pemberdayaan mereka. Ironisnya, kasus kekerasan berbasis gender masih sering dianggap "urusan domestik" dan dibiarkan berlalu begitu saja.
Dari Forum ke Realitas: Jalan Terjal Menuju Perubahan
GAMRUD berharap agar daftar tuntutan ini tidak hanya menjadi sekadar wacana yang dipajang di spanduk atau di media sosial, tetapi benar-benar dimasukkan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan menjadi perhatian Pemerintahan Syakur - Putri.
"Kami akan terus mengawal kebijakan daerah," ujar Achmad Sugianto penuh optimisme. Namun, seberapa jauh suara GAMRUD bisa didengar dalam dinamika politik lokal yang lebih sering dipenuhi oleh kompromi dan kepentingan kelompok?
Pada akhirnya, "SEPULTURA" mungkin bukan sekadar sepuluh tuntutan rakyat, tetapi bisa menjadi simbol dari harapan yang terus diperjuangkan, meskipun jalan menuju realisasinya masih panjang dan penuh lika-liku.
Apakah Garut akan berubah menjadi daerah yang lebih adil dan sejahtera, atau justru tetap berkutat dalam lingkaran janji dan wacana?
Waktu yang akan menjawab. Atau mungkin, generasi berikutnya yang akan kembali mengulang tuntutan yang sama, di forum yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda, tetapi dengan nasib yang tetap sama. (*)
0 Komentar :
Belum ada komentar.